Ungkap Fakta - Berani dan Tajam.

Diduga Upaya Money Politik, 30 KTP Warga Desa Waymuli Timur Berhasil Diamankan Dari 2 Orang Pengurus Ranting PAN

GMLNEWSTV.COM KALIANDA – Soal kabar bakal adanya tim pemenangan salah satu paslon pilkada Lampung Selatan yang bakal melakukan money politik dengan mengumpulkan data KTP atau Kartu Keluarga (KK) asli dengan iming-iming uang ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Buktinya, sejumlah kurang lebih 30 KTP elektronik milik warga Desa Waymuli Timur berhasil diamankan dari tangan 2 orang warga, yakni Rohanah dan Jumadi. Diketahui keduanya merupakan pengurus PAN tingkat ranting dan sama-sama berdomisili di Desa Waymuli Induk Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. “Infonya seperti itu, tadi kades Waymuli Timur sempat infokan ke kami. Ada kurang lebih 30 KTP elektronik ya milik warga Desa Waymuli Timur yang berhasil diamankan dari 2 orang warga. Sementara seperti itu informasi yang baru dapat kami sampaikan, perkembangan selanjutnya segera nanti kami kabari ke kawan-kawan,” ujar Camat Rajabasa, Mirliansyah ketika dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Jumat 22 November 20

Amankan 3.029 TPS, Polres Lampung Selatan Terjunkan 754 Personel Gabungan


GMLNEWSTV.COM- LAMSEL, Kalianda – Polres Lampung Selatan menggelar apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.

Apel yang dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin digelar di Lapangan Korpri, Kalianda, komplek Pemkab Lampung Selatan, Senin (12/2/2024).

Nampak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin beserta Kapolres AKBP Yusriandi Yusrin, Dandim 0421/LS Letkol Inf Fajar Akhirudin, Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak beserta stakeholder terkait lainnya berkeliling mengecek personel di lapangan.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, apel tersebut melibatkan pasukan dari TNI-Polri dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah pasukan sebanyak 754 personel serta dibantu satuan dari Kodim 0421/LS, Satpol-PP dan juga Linmas.

“Personel terdiri dari 378 Pam TPS, 197 Pam TPS dari BKO Polda yang akan mengamankan sebanyak 3.029 TPS. Kemudian disiagakan 55 personel satgas dari Polres Lampung Selatan, 62 personel dari Brimob serta 62 personel dari Ditsamapta Polda Lampung,” ungkap Yusriandi.

Lebih lanjut Yusriandi menyampaikan, apel gelar pasukan itu dilakukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa negara didukung oleh masyarakatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar pesta demokrasi Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan kondusif.

“Kita sepenuhnya menyadari, bahwa tugas mengamankan Pemilu 2024 adalah kebanggaan dengan menjaga keutuhan bangsa dan terwujudnya ketertiban masyarakat,” kata Yusriandi.

Yusriandi juga menyampaikan, bahwa sukses dan tidaknya perhelatan pesta demokrasi 2024 tergantung terhadap semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, Yusriandi mengingatkan kepada seluruh pihak terkait, mulai dari anggota partai politik, hingga masyarakat dituntut untuk taat dan patuh pada ketentuan yang ada.

“Pihak penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu juga harus menunjukkan kinerja yang objektif dan juga transparan,” imbuh AKBP Yusriandi Yusrin. (lmhr)

Editor (slm)

Komentar

gmlnewstv@gmail.com

Kejadian Malam Takbiran di bukit kemuning bukan tawuran,melainkan perkelahian dengan pengeroyokan.

Seorang Bandar Sabu di Ringkus Sat Res Narkoba Polres Lampung Utara - GMLNEWSTV.

Terjadi Lagi Ilegal Logging Di Hutan Kawasan Lampung Utara, "Publik Menanyakan Apa Kerja Polhut Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Utara"

Waspada ! Ada Buaya Besar Berenang Di Sekitar Pantai Kalianda

Polsek Bukit Kemuning Melimpahkan Barang Bukti Perkara Ilegal Logging Polres Lampung Utara

Tentang Ucok Aritonang, Wartawan Senior yang Hari Ini Meninggal Dunia

Warga Pasar Baru Di Gegerkan Penemuan Mayat Gantung Diri Di dalam rumah nya.

Dugaan Tindak Pidana Ilegal Logging Kayu Sonokeling Masih Dalam Proses.

Keseret Ombak warga Karet, kalianda,meninggal Dunia.

Aksi LSM GMBI, AMHLS, Itu Sudah Basi Jangan Intervensi KPK, Hanya Untuk Kepentingan Politik,